Depok, Klik Indonesia - Fenomena hoaks di Indonesia bukanlah hal yang baru bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran berita bohong khususnya di dunia digital kian meningkat pesat.
Hal ini menjadi ancaman bagi kehidupan baik sosial, politik, maupun ekonomi. Kini informasi palsu yang dianggap meyakinkan beredar luas dan menimbulkan keresahan bagi banyak orang.
Berdasarkan data resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), hingga akhir tahun 2023 pemerintah telah menangani kasus sebanyak 12.547 konten hoaks sejak 2018.
Angka tersebut mencerminkan betapa seriusnya penyebaran hoaks yang terjadi di ruang digital Indonesia. Dalam laporan yang di rilis di laman resmi Komdigi, isu kesehatan, kebijakan pemerintah, dan politik paling sering dimanipulasi dan disebarluaskan melalui media sosial.
Lonjakan hoaks terlihat jelas pada saat menjelang pemilu 2024, dimana ruang media sosial menjadi arena penyebaran disinformasi. Pola penyebaran hoaks ini bukan lagi dalam bentuk pesan berantai, tetapi dalam bentuk video, foto, maupun konten opini.
Di era digital saat ini, kecepatan share menjadi hal yang paling disukai daripada ketepatan informasi. Hal inilah yang menjadikan masyarakat sebagai sasaran empuk dalam penyebaran berita palsu. Akses informasi memang terbuka sangat luas, namun jika kita tidak memilah sumber yang jelas, hal ini bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri.
Pola Penyebaran Baru
Menurut Alfons Yoshio Hartanto, Editor Periksa Fakta di Tirto.id, pola penyebaran hoaks kini beralih ke konten visual. Ia menjelaskan bahwa hoaks dikemas dalam bentuk video pendek dan dipadukan dengan potongan gambar asli agar terlihat kredibel. Konten semacam ini mudah viral karena sistem algoritma media sosial lebih menonjolkan keterlibatan pengguna ketimbang kebenaran isi.
Tantangan terbesar saat ini bukan hanya dari sisi teknis saja, tetapi juga kebiasaan masyarakat yang mudah mempercayai informasi emosional. Untuk itu pemerintah bersama Komdigi membentuk Indonesia Anti-Scam Center (IASC), lembaga yang memantau penipuan digital dan mendidik publik tentang keamanan informasi.
Dilansir dari laman resmi Komdigi, IASC telah menerima 225 ribu laporan, memblokir 71 ribu rekening terkait aktivitas ilegal, menyelamatkan dana publik sebesar Rp349,3 miliar, dan mencegah potensi kerugian hingga Rp4,6 triliun.
Melawan Hoaks Bersama
Penyebaran hoaks di Indonesia tampaknya masih akan terus meningkat di masa mendatang. Dengan kemajuan teknologi, ditambah dengan maraknya penggunaan media sosial, membuat ruang penyebaran berita hoaks semakin luas.
Tantangan utama bukan lagi soal jumlah hoaks, tetapi kualitas dan kecepatan penyebarannya. Dengan algoritma media sosial yang cenderung menonjolkan konten viral, masyarakat akan semakin sering terpapar informasi menyesatkan, bahkan tanpa mereka sadari.
Meski begitu, masih ada langkah yang dapat dilakukan. Pemerintah melalui Komdigi terus mengajarkan masyarakat untuk berpikir sebelum membagikan. Program ini menekankan pentingnya memeriksa sumber, membaca isi secara menyeluruh, dan tidak langsung percaya pada informasi yang viral.
Namun, tanggung jawab melawan hoaks tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam membiasakan diri melakukan verifikasi sederhana, seperti menelusuri alamat situs, mengecek tanggal publikasi, serta memastikan berita tersebut bersumber dari lembaga resmi.
Satu yang perlu diingat adalah bahwa di dunia digital saat ini, setiap orang adalah penyebar informasi. Ketika kita memilih untuk tidak asal membagikan, satu langkah itu sudah menjadi bentuk perlawanan terhadap kebohongan.
Hoaks mungkin takkan bisa hilang sepenuhnya, tapi kesadaran kita bisa memperlambat lajunya penyebaran berita palsu. Di masa depan, masyarakat yang kritis dan melek digital adalah benteng utama agar media sosial tetap menjadi tempat yang sehat, informatif, dan dapat dipercaya.
Penulis: Muhammad Fachri Ramlih
Posting Komentar